JEPARA — Kilasfakta.com, | Penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Jepara, Senin, 17 Agustus 2026, tak sekadar menjadi penutup rangkaian peringatan kemerdekaan. Bagi Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara, momentum itu menjadi ajang konsolidasi sekaligus “pemanasan mesin” menuju aksi menyuarakan aspirasi ribuan anggota Satlinmas pada 1 Oktober mendatang.
Sekitar 7.000 anggota Satlinmas se-Kabupaten Jepara disebut akan dihimpun dalam satu barisan untuk menyampaikan tuntutan mengenai insentif serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Konsolidasi di Alun-Alun Jepara menjadi penting karena aksi 1 Oktober tidak ingin dilakukan secara sporadis. Paguyuban Satlinmas menekankan kekompakan, koordinasi dan satu komando agar aspirasi disampaikan secara tertib.
Ketua Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara, Joko Rintono, mengatakan momentum penurunan bendera menjadi ruang untuk memastikan kesiapan komunikasi antaranggota.
Ini bukan sekadar berkumpul. Kami sedang membangun kekompakan dan menyamakan langkah. Satlinmas harus satu suara ketika menyampaikan aspirasi, tetapi tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas Jepara,” ujar Joko.
Menurut dia, tuntutan yang akan dibawa bukan semata-mata persoalan kesejahteraan pribadi anggota. Satlinmas selama ini berada di tengah masyarakat dan kerap menjadi bagian dari pengamanan kegiatan desa, penanganan gangguan ketenteraman, hingga membantu pemerintah dalam berbagai situasi sosial.
Karena itu, kata Joko, kesejahteraan dan perlindungan terhadap personel perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah bagaimana posisi anggaran bagi ribuan personel yang selama ini ikut menopang ketertiban masyarakat.
Paguyuban menyoroti besarnya APBD Kabupaten Jepara yang disebut sekitar Rp2,5 triliun, sementara mereka mempertanyakan belum adanya alokasi anggaran yang secara khusus menjawab kebutuhan kesejahteraan Satlinmas. audensi dua kali dengan Bupati hanya di temui para staf yang tak jelas kebijakannya.
Bagaimana mungkin ribuan orang diminta hadir ketika masyarakat membutuhkan, tetapi ketika mereka membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan, justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai?” contoh kasus linmas yang rawan perlindungan di dongos dan Gemulung adalah pelajaran penting kata Joko.
Paguyuban juga menyoroti klaim bahwa dalam dua tahun terakhir bantuan bagi anggota Satlinmas yang mengalami sakit maupun meninggal dunia tidak lagi tersedia seperti sebelumnya. Kondisi itu dinilai semakin mempertegas perlunya kebijakan perlindungan yang lebih jelas.
1 Oktober Dipilih, Bukan Sekadar Tanggal
Koordinator aksi 1 Oktober, Abdul Rosyid,
mengatakan pemilihan tanggal tersebut bukan tanpa alasan.
Aksi direncanakan bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, yang setiap 1 Oktober diperingati secara nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.
Menurut Rosyid, ada relevansi kuat antara momentum tersebut dengan keberadaan Satlinmas.
Satlinmas adalah bagian dari masyarakat yang selama ini berdiri paling dekat dengan persoalan keamanan dan ketertiban di tingkat bawah. Mereka hadir di desa, membantu kegiatan masyarakat, menjaga lingkungan dan mendukung terciptanya kondisi yang aman. Karena itu, 1 Oktober menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila juga harus hadir dalam bentuk keadilan dan perlindungan bagi masyarakat,” ujar Rosyid.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan gerakan untuk melawan pemerintah. Sebaliknya, aksi diposisikan sebagai ruang menyampaikan aspirasi warga negara kepada pemerintah daerah.
Kesaktian Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai seremoni. Pancasila harus terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima tentang keadilan sosial. Ketika ribuan anggota Satlinmas meminta perlindungan dan perhatian terhadap kesejahteraannya, di situlah nilai Pancasila diuji dalam kebijakan nyata,” katanya.
Dalam regulasi pemerintah, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memang menjadi bagian dari urusan pemerintahan daerah. Kemendagri juga mencantumkan pemenuhan hak Satlinmas, termasuk pemberian insentif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Rasyid mengatakan aspirasi 1 Oktober nantinya akan disampaikan secara bersama-sama dan terkoordinasi.
Pesannya sederhana: kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami ingin ada perhatian, kepastian perlindungan terhadap pengabdian Satlinmas. Kalau masyarakat membutuhkan kami setiap saat, maka ketika kami membutuhkan pemerintah, kami berharap pemerintah juga hadir,” ujarnya.
Kini, setelah konsolidasi pada momentum penurunan bendera 17 Agustus, Paguyuban Satlinmas Jepara mulai menghitung kekuatan. Bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk menunjukkan bahwa sekitar 7.000 personel memiliki satu suara.
1 Oktober akan menjadi ujian, apakah suara ribuan Satlinmas hanya akan terdengar di jalan, atau benar-benar sampai ke meja kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara. @khuz