PATI – Kilasfakta.com, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin, menilai Kabupaten Blora sukses dalam mengatasi polemik Tenaga Harian Lepas (THL) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Ali menilai, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pati. Pasalnya, carut-marut THL baik yang ada di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tenaga Pendidik (Tendik), dan Tenaga Kesehatan (Nakes) hingga kini tak kunjung usai.
Selaku Ketua DPRD, Ali tak segan dan mendukung penuh jika Pemkab Pati melalui Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) bisa melakukan kunjungan kerja ke Blora dan menimba ilmu dalam pengentasan masalah THL. “Kabupaten Blora saja sudah selesai. Perbandingan belanja daerah diatas 30 persen. Saya juga sering komunikasi dengan Ketua Banggar maupun yang lain, nyatanya bisa selesai. Tapi kenapa di Pati belum selesai,” keluh Ali Badrudin.
Politisi dari PDI-P ini menyebut, Pemkab Pati selalu menghemat anggaran setiap tahun dengan membatasi kuota Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal menurutnya, pihaknya selaku Badan Anggaran (Banggar) selalu siap jika untuk kepetingan masyarakat Pati. “Jangan hanya diangkat ratusan, sedangkan di pusat saja memperbolehkan ribuan,” imbuhnya.
Menurutnya, ini adalah Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pemkab Pati untuk segera mengentaskan. Dirinya tidak ingin, para THL selalu mengadu ke DPRD setiap tahunnya karena merasa belum layak atas jasa yang selama ini diberikan kepada masyarakat. “Ketika ada persoalan jangan sampai tumpuk menumpuk. Kasihan teman-teman kita (honorer guru), mereka menuntut haknya juga tidak salah. Kita harus cari solusinya,” tukasnya. (Adv)