PATI – Kilasfakta.com, Guru merupakan ujung tombak dalam menelurkan bibit-bibit muda harapan bangsa di masa depan. Namun, besaran honor atau gaji para pendidik yang masih berstatus sebagai honorer tak sebanding dengan jasa dan pengabdiannya. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah. Dirinya mengaku prihatin dengan jumlah gaji guru honorer di Bumi Mina Tani yang masih sangat rendah.
Oleh karena itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak pemerintah daerah untuk segera berupaya memperjuangkan hak para pengajar agar bisa mendapatkan upah layak. Menurut dia, seorang guru yang merupakan warga Kabupaten Pati dan ikut berkontribusi membayar pajak, tetapi kesejahteraannya berlum diperhatikan. “Sungguh sangat prihatin mendengar gaji guru honorer yang masih sangat sedikit. Padahal guru merupakan ujung tombak dalam menelurkan bibit-bibit muda harapan bangsa di masa depan. Saya berharap, ada kenaikan gaji guru honorer agar kesejahteraannya lebih meningkat,” kata dia.
Terkait besaran gaji guru honorer yang jauh dari kata layak, aktivis perempuan dari Pati utara ini mengatakan bahwa gaji tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melainkan gaji dari pihak sekolahan itu sendiri, sehingga jumlahnya terbilang kecil. Berbeda dengan guru dengan status ASN (Apataur Sipil Negara) yang digaji berdasar pada APBD dimana besarannya sudah diatur oleh pemerintah.
“APBD darimana? dana transfer pun masuknya APBD. Tidak ada dana transfer dari pusat dan dari provinsi untuk guru yang diluar APBD. Yang ada kan bantuan pusat hibah bansos ke desa atau kelompok masyarakat. Untuk guru masuknya APBD. Tidak ada dana dari pusat masuknya ke guru,” tutupnya. (Adv)