PATI – Kilasfakta.com, Program penghematan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Pati dinilai belum akan berjalan efektif jika tidak diimbangi dengan perbaikan transportasi umum. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso.
Menurut Narso, dorongan kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi memang langkah baik. Namun, tanpa dukungan sistem transportasi umum yang memadai, kebijakan tersebut akan sulit diterapkan secara luas oleh masyarakat.
“Gerakan hemat BBM ini akan percuma kalau masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi karena transportasi umum belum mendukung,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Legislator dari Fraksi PKS tersebut menilai, kondisi transportasi umum di Pati saat ini masih jauh dari kata ideal. Banyak warga, termasuk pekerja swasta, belum memiliki pilihan transportasi yang layak, aman, dan nyaman.
Narso menjelaskan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan. Dibutuhkan kebijakan jangka panjang yang benar-benar serius dari pemerintah daerah untuk membenahi sistem transportasi.
“Permasalahannya jadi panjang, bagaimana transportasi umum di Pati ini bisa layak dan mendukung, bukan hanya untuk ASN, tapi juga pekerja swasta,” jelasnya.
Menurutnya, jika pemerintah ingin mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan BBM, maka harus dimulai dari penyediaan alternatif transportasi yang memadai. Tanpa itu, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi sebagai opsi utama.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum harus menjadi prioritas, bukan sekadar wacana. “Ini harus menjadi kebijakan jangka panjang, sehingga harus benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah,” pungkasnya.
Dengan kondisi saat ini, Narso menilai gerakan hemat BBM berpotensi tidak maksimal jika tidak diikuti langkah konkret dalam sektor transportasi publik. (Adv)