PATI – Kilasfakta.com, – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKB, Hj. Muntamah mendorong lembaga filantropi keagamaan seperti LazisMU dan LazisNU agar ikut aktif mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati. Hal tersebut disampaikan Muntamah saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang digelar di kantor Bapperida Kabupaten Pati, siang tadi.
Dalam forum tersebut, Muntamah menilai peran lembaga sosial dan keagamaan sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengurangi angka kemiskinan di tengah masyarakat. Menurutnya, dukungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), tetapi juga perlu diperluas pada berbagai program sosial dan pemberdayaan umat secara umum.
“LazisMu maupun LazisNU memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat. Dukungan jangan hanya terfokus pada RTLH saja, tetapi juga pada program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah semata. Dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga pengelola zakat yang selama ini dekat dengan masyarakat.
Menurut Muntamah, dana sosial yang dihimpun melalui zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi instrumen penting untuk membantu masyarakat kurang mampu agar lebih mandiri secara ekonomi. Karena itu, program-program bantuan harus dirancang berkelanjutan dan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, maka pengentasan kemiskinan akan lebih cepat tercapai. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama demi kesejahteraan umat,” tambahnya.
Rakor Pokja dan Forum PKP tersebut diikuti berbagai unsur pemerintah daerah, OPD terkait, serta stakeholder lainnya yang membahas sinkronisasi program perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pati Tahun 2026. Forum itu juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkeadilan. (Adv)