PATI – Kilasfakta.com, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta pemerintah desa memanfaatkan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Hal itu disampaikan menyusul mulai dicairkannya dana Banprov pada akhir Mei 2026.
Menurut Joni, penggunaan anggaran perlu diarahkan pada pembangunan fisik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur jalan desa dan pembangunan talud disebut menjadi sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah desa.
Ia mengatakan, kualitas pembangunan harus menjadi fokus utama agar hasil pembangunan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah desa diminta tidak lagi menggunakan metode pembangunan yang kualitasnya rendah.
“Sekarang kebijakannya, jalan desa itu tidak boleh lagi menggunakan aspal goreng. Jadi harus menggunakan hotmix atau cor beton,” ujar Joni usai menghadiri sosialisasi di Kantor DPUTR, Senin (18/5/2026).
Joni menjelaskan, kebijakan baru tersebut diterapkan untuk meningkatkan kualitas jalan desa di berbagai wilayah Kabupaten Pati. Selama ini, menurut dia, penggunaan aspal biasa dinilai kurang mampu bertahan lama sehingga sering menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat.
Dengan penggunaan hotmix maupun cor beton, jalan desa diharapkan memiliki daya tahan lebih baik sehingga dapat menunjang aktivitas masyarakat secara optimal. Ia menilai infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa.
Selain jalan desa, pembangunan talud juga dianggap penting untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan banjir di sejumlah wilayah. Menurutnya, infrastruktur penunjang seperti talud harus dibangun dengan perencanaan matang agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Diketahui, total Banprov Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Kabupaten Pati mencapai Rp230 miliar. Dana tersebut akan disalurkan kepada sekitar 160 desa di berbagai kecamatan.
Besarnya anggaran tersebut, lanjut Joni, harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan. Ia meminta pemerintah desa mengelola dana secara transparan dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai anggaran besar ini justru menghasilkan pembangunan yang kualitasnya kurang baik. Maka kualitas harus benar-benar diperhatikan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa memiliki dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Jalan yang baik akan mempermudah akses distribusi hasil pertanian, perdagangan, maupun mobilitas warga sehari-hari.
Selain itu, Joni berharap pemerintah desa tidak hanya fokus pada penyelesaian proyek secara cepat, tetapi juga memperhatikan kualitas pengerjaan di lapangan. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas akan lebih menghemat anggaran karena tidak memerlukan perbaikan berulang dalam waktu dekat.
DPRD Kabupaten Pati, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Banprov agar seluruh proyek pembangunan berjalan optimal. Ia berharap bantuan tersebut benar-benar mampu mendorong pemerataan pembangunan di desa-desa Kabupaten Pati. (Adv)