PATI – Kilasfakta.com, DPRD Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati segera menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur pengawasan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, mengatakan hingga saat ini belum terdapat Perbup yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengawasan LPG 3 kilogram. Padahal, keberadaan aturan yang lebih spesifik sangat diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Secara spesifik Perbup yang detail belum ada. Makanya kita mendorong itu, supaya nanti masyarakat juga memahami, kita semuanya juga memahami karena memang kadang itu LPG 3 kilogram memang kurang tepat sasaran,” ujar Muslihan.
Menurutnya, persoalan distribusi LPG subsidi masih menjadi tantangan di Kabupaten Pati. Selama ini, penggunaan LPG 3 kilogram tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran subsidi, tetapi juga digunakan secara luas oleh berbagai kalangan.
Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan stok di lapangan. Muslihan menyebut masyarakat, terutama yang berada di wilayah jauh dari pusat kota, kerap mengalami kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.
“Bahkan kadang kesulitan untuk mendapatkan itu juga selalu kita temui di Kabupaten Pati,” katanya.
Selain masalah distribusi, DPRD Kabupaten Pati juga menyoroti harga LPG 3 kilogram yang dalam sejumlah kasus dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal itu dinilai semakin memberatkan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi pemerintah.
Muslihan menegaskan bahwa pembentukan Perbup menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan memberikan kepastian aturan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG subsidi.
“Bahkan harga kadang itu jauh dari HET. Oleh karena itu, kita harus tertibkan semuanya, supaya subsidi dari pemerintah bisa dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Pati berharap regulasi tersebut dapat segera direalisasikan sehingga pengawasan distribusi LPG 3 kilogram di Kabupaten Pati menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. (Adv)