PATI – Kilasfakta.com, Persoalan kekeringan dan krisis air bersih yang berpotensi terjadi saat musim kemarau mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Pati. Pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan bantuan distribusi air bersih ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menilai persoalan kekeringan membutuhkan penanganan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Menurutnya, distribusi air bersih memang diperlukan sebagai langkah tanggap darurat, tetapi tidak cukup jika dijadikan sebagai satu-satunya solusi setiap kali musim kemarau tiba.
Ali mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi mengalami kekurangan air bersih. Pendataan tersebut dinilai penting untuk mengetahui wilayah mana saja yang membutuhkan perhatian khusus serta menentukan langkah penanganan yang sesuai.
“Ini kan harus didata sesegera mungkin, tidak hanya diberi air bersih ketika ada kekeringan. Jangan hanya itu, jangka panjang juga harus dipikirkan harus tindakan yang nyata,” ujar Ali belum lama ini.
Menurutnya, data wilayah rawan kekeringan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, penanganan tidak selalu bersifat reaktif ketika bencana kekeringan sudah dirasakan masyarakat.
Ali juga meminta Pemerintah Kabupaten Pati tidak ragu berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi apabila kemampuan daerah terbatas. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat dinilai dapat menjadi bagian dari upaya mencari solusi permanen.
“Harus ada tindak lanjut dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak mampu ya minta bantuan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” katanya.
Ia berharap persoalan air bersih dapat ditangani melalui langkah nyata dan perencanaan yang matang sehingga masyarakat di wilayah rawan kekeringan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya selama musim kemarau. (Red)