PATI – Kilasfakta.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya dijalankan sebatas memenuhi target administratif semata. DPRD menegaskan, pembangunan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini masih membutuhkan perhatian serius.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Warjono, mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya selesai secara dokumen atau laporan, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga.
“Pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Warjono.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai masih banyak persoalan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, terutama terkait kondisi jalan dan akses pendukung aktivitas ekonomi warga desa. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih serius memetakan kebutuhan prioritas sebelum menjalankan proyek pembangunan.
Menurutnya, pembangunan yang terlalu terfokus di wilayah perkotaan berpotensi menciptakan ketimpangan. Padahal, desa memiliki peran besar sebagai penopang ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian dan usaha kecil masyarakat.
Warjono menilai pembangunan di wilayah desa dapat memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan membantu distribusi hasil pertanian, memperlancar akses perikanan, membuka peluang wisata desa, hingga memperkuat aktivitas pelaku UMKM.
“DPRD mendorong agar pembangunan tidak terpusat di wilayah tertentu saja. Desa-desa harus memperoleh perhatian yang sama karena desa adalah fondasi ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan itu dilakukan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
Menurut Warjono, pengawasan penting dilakukan agar pembangunan tidak hanya sekadar mengejar kuantitas proyek, tetapi juga memperhatikan kualitas hasil pekerjaan. Ia menilai kualitas infrastruktur yang buruk justru akan merugikan masyarakat karena usia manfaatnya tidak panjang.
“Mengawal anggaran infrastruktur agar tepat sasaran. Memastikan pembangunan merata dan berkeadilan. Mengawasi kualitas proyek pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati dijadwalkan mulai berjalan pada akhir Mei 2026. Tahap awal pembangunan akan difokuskan pada empat ruas jalan yang dianggap prioritas untuk segera diperbaiki.
Masyarakat berharap proyek tersebut tidak hanya menjadi program rutin tahunan, tetapi benar-benar mampu memperbaiki akses dan meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya di wilayah pedesaan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur. (Adv)