PATI – Kilasfakta.com, – Masyarakat Kabupaten Pati saat ini masih menunggu realisasi pembangunan insfrastruktur dari pemerintah. Hal itu bukan beralasan, mengingat sejumlah infrastruktur di Kabupaten Pati mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan.
Menanggapi hak tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menjelaskan, bahwa pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pati saat ini masih menunggu asistensi dan pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi, sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Pati ini memang belum dapat direalisasikan. Alasannya bukan karena ketiadaan anggaran. Akan tetapi saat ini masih asistensi dari KPK,” bebr Bandang.
Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menjelaskan, penundaan ini sebagai bentuk dan wujud kehati-hatian pemerintah daerah pasca adanya sejumlah proyek yang bermasalah. Bandang mencontohkan beberapa infrastruktur yang bermasalah, seperti jembatan di wilayah Pelem Gede dan Dukuhseti yang mengalami kerusakan bahkan sebelum diserahterimakan.
Masih menurut Bandang, kondisi tersebut menjadi perhatian yang sangat serius, agar ke depannya tidak ada permasalahan yang terjadi lagi. “Kita perlu ekstra hati-hati, agar ke depan tidak timbul masalah yang tidak kita harapkan,” lanjut Bandang.
Pemerintah Kabupaten Pati, lanjut Bandang, bersama Badan Anggaran di DPRD Pati telah menyepakati akses pinjaman sebesar Rp 67 miliar dari Bank Jateng untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. “Jadi, anggaran untuk perbaikan atau pembangunan itu ada, dan sudah disepakati bersama. Namun pelaksanaannya masih menunggu asistensi dari KPK, guna memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan sesuai aturan,” pungkasnya. (Adv)