PATI – Kilasfakta.com, Banyaknya tenaga wiyata bhakti guru baik di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapat sorotan dari DPRD Pati, Muntamah. Pasalnya, jumlah guru wiyata di suatu sekolahan lebih banyak ketimbang guru yang negeri.
Jika tidak segera dicarikan solusi, Muntamah khawatir jumlah guru wiyata akan semakin banyak yang membuat Dinas Pendidikan (Disdik) akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan ke dalam Dapodik “Yang terjadi kan ada kasus bahwa kepala sekolah kadang-kadang menerima guru honorer tidak didasarkan kebutuhan,” jelasnya.
Dikhawatirkan oleh Muntamah, dikemudian hari akan muncul perdebatan saat pendataan guru wiyata jelan Penerimaan Pekerja dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, seperti yang terjadi tahun 2023 lalu. Oleh sebab itu, Muntamah mengingatkan kepada kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru wiyata jika tidak terlalu dibutuhkan.
“Misal saja disana ada 9 guru, tapi kenyataannya lebih dari itu. Berarti kan tidak didasarkan kebutuhan tapi keinginan kepala sekolah untuk mengakomodir guru yang menghendaki Wiyata Bhakti di sekolah,” imbuh anggota Komisi D ini.
Selaku dewan komisi D, Ia meminta kepada Disdik Pati sebagai mitra kerja komisi D untuk memberikan peringatan terhadap para guru supaya tidak menerima guru wiyata. Pemerintah juga diminta untk tegas dalam memberikan regulasi penerimaan guru wiyata bhakti agar sesuai dengan kebutuhan sekolah, bukan kebutuhan kepala sekolah.
“Guru harus diberi peringatan jika mengangkat guru honorer harus berdasarkan kebutuhan. Jangan sampai berdasarkan yang lain, supaya data guru honorer tidak selalu over,” tutup Ketua Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Adv)