PATI – Kilasfakta.com, Beragam kebutuhan masyarakat menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan reses Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Karwito, bersama puluhan ibu-ibu warga Dukuh Slempung, Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi sekaligus mengusulkan program yang dinilai dapat mendukung kehidupan masyarakat. Aspirasi yang muncul tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi.
Beberapa usulan yang disampaikan warga di antaranya pembangunan mushola, pengaspalan jalan, serta pembentukan Kelompok Usaha Ternak Sapi. Ketiga usulan tersebut dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat apabila dapat direalisasikan.
Karwito mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan untuk kemudian diteruskan melalui jalur kelembagaan DPRD maupun kepada Pemerintah Kabupaten Pati.
“Aspirasi warga Slempung kita tampung. Nanti kita sampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pati dan kepada pemerintah agar mudah dilakukan tindak lanjut,” ujar Karwito.
Menurut Karwito, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD Kabupaten Pati untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung. Aspirasi yang muncul dari lapangan selanjutnya dapat menjadi bahan dalam pembahasan berbagai program pembangunan daerah.
Ia secara khusus melihat usulan kelompok usaha ternak sapi sebagai salah satu peluang untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga. Dengan pengelolaan yang baik serta dukungan pendampingan, kelompok tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, kebutuhan pengaspalan jalan juga menjadi perhatian karena keberadaan infrastruktur yang layak berkaitan erat dengan aktivitas warga sehari-hari. Sementara pembangunan mushola menjadi bagian dari kebutuhan sosial dan fasilitas masyarakat.
Karwito menegaskan akan berupaya mengawal berbagai aspirasi tersebut agar dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kemampuan anggaran, serta skala prioritas pembangunan daerah. (ADV)