PATI – Kilasfakta.com, Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati menjadi perhatian DPRD karena dinilai dapat menggerus penerimaan negara dari sektor cukai. Pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai pun dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjangkau wilayah pedesaan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemberantasan rokok ilegal yang dilakukan pemerintah bersama aparat terkait.
Menurutnya, keberadaan rokok yang beredar tanpa pita cukai tidak memberikan pemasukan kepada negara. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mengurangi anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan.
“Kami mendukung upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang berdampak merugikan pendapatan negara dari sektor cukai,” ujarnya.
Teguh menilai upaya penindakan perlu dibarengi dengan pencegahan melalui pengawasan yang lebih kuat. Tidak hanya mengandalkan pengawasan dari pusat, pemantauan di tingkat daerah hingga desa juga dianggap penting untuk mempersempit ruang peredaran rokok ilegal.
Ia mendorong adanya kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan pengawasan dapat menjangkau wilayah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan.
Menurut Teguh, kawasan yang berada jauh dari pusat pengawasan memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, keterlibatan camat dan kepala desa dinilai dapat membantu memberikan informasi sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.
“Harapannya, Satpol PP bisa berkolaborasi dengan camat maupun kepala desa, sehingga wilayah yang jauh dari pengawasan dapat terbebas dari praktik jual beli rokok ilegal,” tegasnya.
Dengan pengawasan terpadu tersebut, DPRD Kabupaten Pati berharap peredaran rokok tanpa pita cukai dapat ditekan. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari menjaga penerimaan negara yang bersumber dari cukai. (ADV)