PATI – Kilasfakta.com, DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah pusat segera membahas regulasi terkait penyediaan bahan bakar minyak (BBM) solar khusus untuk nelayan. Desakan tersebut muncul setelah harga BBM non subsidi untuk kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT) dinilai semakin memberatkan para nelayan.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, mengatakan kebutuhan regulasi solar khusus nelayan sudah lama disuarakan oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah Juwana. Namun hingga kini belum ada kepastian pembahasan maupun realisasi dari pemerintah pusat.
“Kita selalu menyampaikan agar ada solar khusus nelayan itu sudah sejak lama. Tetapi sampai sekarang belum ada pembahasan dan belum terealisasi,” ujar Mukit.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM non subsidi hingga mencapai sekitar Rp30 ribu per liter memberikan tekanan besar terhadap biaya operasional melaut. Menurutnya, sebagian besar pengeluaran nelayan saat ini justru terserap untuk membeli bahan bakar.
Mukit menyebut biaya BBM bahkan bisa mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan operasional kapal. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan semakin tertekan, terlebih ketika hasil tangkapan ikan tidak menentu.
“Tadi sudah disampaikan teman-teman nelayan, biaya operasional itu sekitar 70 persen berasal dari BBM,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu menilai pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah konkret agar keberlangsungan usaha nelayan tetap terjaga. Ia khawatir apabila persoalan harga BBM terus dibiarkan, maka kesejahteraan nelayan akan semakin menurun.
Dalam kesempatan itu, Mukit juga berharap kehadiran anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, di Dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, dapat membawa aspirasi nelayan Pati ke tingkat pusat.
Menurutnya, dukungan DPR RI sangat dibutuhkan agar usulan pembentukan regulasi solar khusus nelayan dapat segera dibahas menjadi aturan resmi.
“Saya berharap aspirasi ini bisa segera dibahas sehingga nantinya ada aturan atau undang-undang khusus mengenai solar untuk nelayan,” ungkapnya.
DPRD Kabupaten Pati menilai keberadaan BBM khusus nelayan sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir. Sebab sektor perikanan menjadi salah satu penopang utama perekonomian warga di wilayah pantai utara Kabupaten Pati.
Selain membantu menekan biaya operasional, regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing nelayan lokal di tengah tingginya biaya melaut yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. (Adv)