PATI – Kilasfakta.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti belum maksimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan petani. Regulasi yang semestinya menjadi payung hukum bagi petani terdampak bencana dinilai belum mampu memberikan manfaat konkret akibat terbatasnya dukungan anggaran.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslihan. Ia menilai keberadaan aturan tidak akan efektif apabila pemerintah daerah tidak menyiapkan pembiayaan yang memadai untuk menjalankan program perlindungan petani.
Menurut Muslihan, persoalan banjir dan gagal panen di Kabupaten Pati bukanlah masalah baru. Hampir setiap tahun, ribuan hektare sawah terdampak genangan air yang menyebabkan kerugian besar bagi petani. Namun hingga kini, bantuan yang diberikan masih dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tani.
“Kalau regulasi sudah ada tetapi anggarannya tidak disiapkan, maka perlindungan terhadap petani tidak akan berjalan maksimal. Ini yang harus menjadi evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujar Muslihan.
Ia menyayangkan alasan keterbatasan anggaran yang terus muncul setiap kali membahas program perlindungan petani. Padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Muslihan menegaskan, petani tidak seharusnya dibiarkan menghadapi kerugian akibat bencana alam tanpa kehadiran nyata pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkab Pati perlu menetapkan perlindungan petani sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan anggaran.
“Jangan sampai petani merasa berjuang sendiri saat sawahnya rusak akibat banjir. Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi dan kepastian bantuan,” tegasnya.
Selain bantuan langsung, DPRD Kabupaten Pati juga mendorong adanya langkah antisipasi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir di kawasan pertanian. Salah satunya melalui perbaikan infrastruktur pengairan dan normalisasi saluran air yang selama ini menjadi keluhan petani.
Komisi B DPRD Kabupaten Pati, lanjut Muslihan, akan terus mengawasi pelaksanaan program yang berkaitan dengan perlindungan petani. Pihaknya ingin memastikan setiap hasil pembahasan anggaran benar-benar direalisasikan dan tidak hanya berhenti dalam bentuk wacana.
“Kami akan terus mengawal agar hasil pembahasan dengan dinas terkait benar-benar bisa dirasakan masyarakat, khususnya petani,” katanya.
DPRD Kabupaten Pati berharap keberadaan Perda perlindungan petani tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata yang mampu membantu petani menghadapi risiko gagal panen dan bencana alam.
Dengan dukungan anggaran yang jelas dan pengawasan yang ketat, sektor pertanian di Kabupaten Pati diharapkan dapat lebih kuat dan mampu menjaga stabilitas pangan daerah di tengah ancaman cuaca ekstrem yang terus berulang setiap tahun. (Adv)