PATI – Kilasfakta.com, Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Pati menyampaikan pandangan umum terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (14/7/2026). Penyampaian pandangan tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran pada tahun berikutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan pembahasan laporan pelaksanaan APBD bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, seluruh fraksi telah menyampaikan berbagai pandangan dan catatan yang nantinya menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Ali menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi tersebut menjadi perhatian seluruh anggota DPRD agar pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan pada sejumlah aspek pengelolaan keuangan.
“Agenda siang hari ini adalah pandangan umum dari masing-masing fraksi atas pelaksanaan APBD tahun 2025. Tadi masing-masing fraksi menyampaikan secara kolektif oleh saudara Adam Maulana, yang mana Kabupaten Pati memperoleh kategorinya Wajar Dengan Pengecualian,” ujar Ali Badrudin usai rapat paripurna.
Menurutnya, pandangan yang disampaikan setiap fraksi tidak dimaksudkan sebagai kritik semata, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab DPRD Kabupaten Pati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dengan evaluasi yang objektif, berbagai kekurangan diharapkan dapat segera diperbaiki sehingga pengelolaan APBD semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
Ali berharap seluruh masukan yang disampaikan legislatif mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya Plt Bupati Pati beserta jajaran organisasi perangkat daerah. Ia menilai setiap rekomendasi harus dijadikan dasar penyempurnaan dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Melalui pembahasan ini, DPRD Pati bersama Pemkab Pati berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD Kabupaten Pati dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Seluruh anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan pemerintah daerah menerima seluruh pandangan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai langkah perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.
Risma optimistis melalui pembenahan tata kelola, Pemerintah Kabupaten Pati dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan laporan keuangan mendatang. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui peningkatan disiplin administrasi, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi pelaksanaan program yang didanai APBD.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati berharap seluruh proses pengelolaan anggaran daerah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan maupun pelayanan publik secara berkelanjutan. (Adv)