KUDUS — Kilasfakta.com, Aksi demonstrasi terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Bupati Kudus, Senin (14/9/2026), diwarnai momen tak lazim saat sejumlah peserta aksi dipersilakan masuk ke ruang kerja Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris. Salah satu peserta aksi, Markonah, bahkan sempat duduk di kursi kerja orang nomor satu Kabupaten Kudus tersebut.
Selain Markonah, seorang warga lain yang turut masuk ke ruangan tersebut tampak membuka laci meja kerja Bupati dan mengambil sejumlah barang yang tersimpan di dalamnya, seperti kaus dan payung yang masih terbungkus plastik. Suasana di ruang kerja Bupati berlangsung santai, jauh dari kesan tegang meski terjadi di tengah aksi penyampaian aspirasi warga.
Markonah, warga asal Kabupaten Pati, menyampaikan kehadirannya di Kudus untuk mendukung aspirasi para demonstran terkait perbaikan tata kelola Program MBG. “Kita ikut menyuarakan hati, mensuport teman-teman yang tujuannya baik,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya masyarakat bersuara jika ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah. “Apabila ada kekurangan dari pemerintahan untuk menjalankan tugas, kita perlu bersuara,” tambahnya.
Aksi tersebut digelar oleh puluhan warga dari Lembaga Aliansi Daerah Indonesia (LADI) Kudus dan Aliansi Masyarakat Pantura (Matra) Kudus, yang menuntut moratorium Program MBG hingga tata kelola pelaksanaannya diperbaiki. Koordinator Aksi, Sholeh Isman, menjelaskan bahwa tuntutan yang diajukan meliputi penghentian sementara program, pelibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok, serta standarisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencakup SLHS, IPAL, CCTV, hingga penegakan hukum atas pelanggaran.
“Sebenarnya tujuan program MBG baik, hanya saja tata kelolanya yang buruk, tidak ada payung hukum yang jelas serta tidak adanya tindakan ketika terjadi pelanggaran,” tegas Sholeh.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, merespons tuntutan tersebut dengan menyatakan seluruh masukan warga akan menjadi bahan evaluasi. Ia menyebut Pemkab Kudus akan melibatkan Dinas PKPLH bersama Koordinator SPPG untuk melakukan inspeksi ke dapur-dapur MBG guna memastikan standar keamanan terpenuhi.
“Setiap dapur akan kami tempelkan stiker setelah semua standarisasi terpenuhi. Kami juga akan menyediakan hotline aduan agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan melapor ke Sekda Kudus atau Bupati,” paparnya. (RED)