PATI – Kilasfakta.com, Bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus meluas hingga memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menaikkan status penanganannya menjadi tanggap darurat bencana.
Keputusan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang membahas kenaikan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana. Rapat berlangsung di Ruang Kembang Joyo, Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Kamis (17/9/2026) siang.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa langkah kenaikan status ini telah sesuai dengan koridor Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013. Berdasarkan aturan tersebut, status siaga darurat bisa dinaikkan menjadi tanggap darurat apabila luas lahan kekeringan mencapai sekitar 1.200 hektare dan minimal tiga desa membutuhkan pasokan air bersih.
Faktanya, kondisi di lapangan sudah jauh melampaui ambang batas tersebut. “Sekarang ini terpantau sudah 1.700 hektar lahan kekeringan. Makanya ini dokumennya kami buat supaya besok sudah status tanggap daruratnya bisa dilaksanakan. Sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait bencana kekeringan ini,” jelas Chandra saat ditemui di lantai II Ruang Kembang Joyo.
Dengan status baru ini, Pemkab Pati kini memiliki akses untuk menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp250 juta guna menangani dampak kekeringan. Chandra menyebut anggaran tersebut masih bisa ditambah sewaktu-waktu apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih lama dari perkiraan.
“Nominalnya sekitar Rp250 juta tapi kita fleksibel kalau kekeringan masih panjang pasti akan kita alokasikan tambahan, karena dana BTT kami masih ada,” ujarnya.
Status tanggap darurat bencana ini secara resmi mulai berlaku Jumat (18/9/2026) dan belum ditentukan batas akhirnya. Sebagai syarat administratif, dokumen penetapan status tersebut harus lebih dulu ditandatangani oleh seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Pati.
“Mulai besok. Karena dokumen ini harus ditandatangani semua Forkopimda di Kabupaten Pati,” tambahnya.
Chandra mengungkapkan, dampak kekeringan kali ini sudah menyentuh 40 desa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan krisis air bersih sebagai masalah utama yang dihadapi warga di wilayah-wilayah tersebut. Ia menegaskan, begitu status tanggap darurat resmi berjalan, distribusi bantuan air bersih ke desa-desa terdampak akan langsung digencarkan.
“Kita laksanakan pengiriman truk-truk tangki air bersih di 40 desa terdampak. Dengan hal ini bisa dialokasikan dikirimkan ke 40 desa terdampak kekeringan tadi,” pungkasnya. (RED)